SPPG Dilarang Pakai Bahan Subsidi, DPR Minta BGN Terbitkan SE

SPPG Dilarang Pakai Bahan Subsidi, DPR Minta BGN Terbitkan SE
Larangan Bahan Subsidi di Dapur MBG, DPR Minta BGN Bikin SE [FOTO: NET].

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk secepatnya menerbitkan surat edaran mengenai larangan pemakaian bahan pangan bersubsidi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dia (Kepala BGN) harus mengeluarkan surat edaran ke semua SPPG yang ada, berikut sanksi yang akan dikenakan di surat edaran itu," kata Irma, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut pandangannya, bilamana larangan tersebut hanya diutarakan via media massa, dikhawatirkan instruksi itu tidak tersampaikan hingga ke tingkat daerah.

"Nah, ini juga saya melakukan kritisi nih kepada Kepala BGN. Harus bikin surat edaran ke seluruh SPPG yang ada, gitu ya, agar jangan menggunakan bahan bahan yang memang itu diperuntukkan bagi masyarakat yang penerima subsidi," ujar dia.

Di samping itu, politikus Partai Nasdem tersebut turut mendesak Kepala BGN untuk meninjau ulang kinerja korcam, korwil, hingga Kepala SPPG yang dinilai tidak menjalankan tugas secara optimal.

"Banyak SPPG-SPPG yang tidak memberikan menu sesuai yang ditetapkan, sesuai harga, kenapa masih bisa terjadi? Itu kan tanggung jawab Korcam, Korwil. Tanggung jawab Kepala SPPG juga. Kok masih bisa berjalan? Artinya mereka enggak kerja, itu saja poin saya. Maka saya minta mereka untuk dievaluasi, gitu," ujar dia.

Larangan pemanfaatan bahan bersubsidi bagi SPPG

Kepala BGN Sudaryono melarang keras seluruh dapur MBG maupun SPPG memanfaatkan pasokan barang bersubsidi. Terdapat tiga komoditas subsidi yang disoroti oleh Sudaryono, yaitu elpiji 3 kilogram atau gas melon, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng MinyaKita.

"Tidak boleh memasak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras SPHP," ucap Sudaryono, dalam konferensi pers, Senin (27/7/2026).

Sudaryono menegaskan siap mengambil tindakan keras terhadap pengelola dapur yang tetap nekat memanfaatkan barang bersubsidi.

"Kalau memang ngeyel bandel ya kami tutup dapurnya," ucap dia.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index