JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil para pimpinan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk berkumpul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026) malam. Pertemuan tersebut dilangsungkan sehari pasca pemerintah secara resmi menerima pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya selaku Gubernur Bank Indonesia (BI).
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menegaskan bahwa Presiden menjamin tidak ada riak atau hal yang perlu dirisaukan menyusul pengunduran diri Perry.
"Tadi malam sudah dikumpulkan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena ini adalah keberlanjutan dari kebijakan yang ada. Cuma kami akan membangun suatu sinergi yang lebih baik," ujar Anggito seusai Seminar Nasional ISEI Jakarta Komisariat Perbanas di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Anggito menekankan, penyelarasan arah kebijakan moneter beserta pengawalan stabilitas sistem keuangan tetap dipastikan beroperasi.
"Saya kira kebijakan moneter ataupun koordinasi kebijakan dengan LPS, OJK, dan Menteri Keuangan akan terus berjalan, bahkan lebih kuat," kata dia.
Sinergi tetap berjalan
Anggito menganggap langkah Perry yang mengundurkan diri berlandaskan alasan personal serta keluarga tidak bakalan merusak koordinasi lintas otoritas dalam mengawal ketahanan sistem keuangan dalam negeri.
Ia turut melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Perry atas pengabdian panjangnya sepanjang memegang kepemimpinan di Bank Indonesia.
"Saya kira kami ucapkan terima kasih kepada Pak Perry. Pengabdiannya luar biasa, karyanya nyata membuktikan," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan kabar mundurnya Perry dari posisi Gubernur BI pada Senin (27/7/2026).
Pihak pemerintah menerima berkas surat pengunduran diri tersebut pada Minggu (26/7/2026). Presiden lantas merestui keputusan tersebut berpatokan pada tata cara serta mekanisme yang berlaku.
Agenda Rapat Dewan Gubernur BI setelahnya menetapkan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti untuk bertindak selaku Pejabat Sementara Gubernur BI.
Pihak Bank Indonesia menerangkan bahwa penunjukan ini ditempuh guna menjamin roda tugas maupun wewenang bank sentral tetap berputar, termasuk dalam mengamankan stabilitas nilai tukar rupiah, tata kelola sistem pembayaran, hingga ketahanan sistem keuangan.
Kondisi perbankan
Anggito memaparkan bahwa sinergi dan koordinasi antarotoritas di dalam wadah KSSK kian padu. Di sisi lain, ketahanan permodal serta likuiditas perbankan dinilai masih sangat memadai sehingga stabilitas sektor keuangan tetap kokoh terlindungi.
Ia menyebut sektor perbankan dalam negeri masih mengantongi daya tahan atau benteng yang solid guna menghadapi gejolak ketidakpastian.
"Dana pihak ketiga meningkat 10 persen. Modal di sekitar 24 persen, jauh di atas ketentuan minimum. Rasio kredit bermasalah juga tetap rendah sekitar 2 persen. Artinya sistem perbankan kami secara agregat itu memiliki ruang yang cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian," ungkap dia.
