JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan jaminan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak bakal mematikan kelangsungan usaha warung maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sejenis yang dikelola oleh warga.
“Saya jelaskan, kopdes ini bukan toko, bukan supermarket. Jadi, tidak usah khawatir warung-warung, segala macam, ritel-ritel ini tidak ada ini, ya. Bisa saling melengkapi,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers terkait rancangan Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP yang digelar di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Zulhas menerangkan bahwa peranan utama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yakni bertindak sebagai infrastruktur pemerintah dalam hal mendistribusikan aneka barang bersubsidi serta bantuan dari pemerintah.
Di samping itu, Zulhas mengutarakan bahwa KDKMP turut memegang fungsi selaku offtaker atau pihak penampung dan pembeli komoditas hasil tani, seperti beras, gabah, dan produk lainnya.
“Kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah Rp6.500, ternyata harganya tengkulak membeli Rp5 ribu. Maka, koperasi (merah putih) bisa membeli dengan Rp6.500, kerja sama dengan Bulog, ya,” ujar Zulhas.
Ke depannya, lanjut Zulhas, bilamana KDKMP tumbuh secara optimal, maka KDKMP membuka peluang untuk menggarap potensi desa wisata, desa tematik, maupun program ekonomi lainnya.
“Tetapi yang paling mendasar tadi, infrastruktur (penyalur subsidi) dan sebagai offtaker,” kata Zulhas.
Pemerintah menetapkan target sebanyak 25 ribu Koperasi Desa Merah Putih mulai aktif beroperasi pada rentang Agustus–September 2026. Angka tersebut ditargetkan melonjak menjadi 35.862 unit menjelang akhir tahun.
Zulhas berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat diresmikan dalam minggu ini sebagai pijakan operasional program tersebut.
“Mudah-mudahan minggu ini selesai tata kelolanya agar semua bisa punya pegangan yang sama,” kata Zulhas.
