JAKARTA - Pergerakan nilai tukar rupiah akhirnya sukses berbalik mencatatkan penguatan terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (AS) pada sesi penutupan perdagangan hari Rabu (29/7/2026), setelah sebelumnya sempat mengalami tekanan pelemahan secara beruntun selama empat hari berturut-turut.
Mengacu pada perolehan data dari Bloomberg, mata uang garuda tersebut terpantau terapresiasi sebesar 10 poin atau menanjak 0,16 persen hingga parkir di level Rp 18.073 per dollar AS.
Di sisi lain, pergerakan indikator indeks dollar AS (DXY)—yang berfungsi mengukur tingkat kekuatan mata uang dollar AS terhadap enam keranjang mata uang utama dunia—tercatat berada di zona pelemahan. Tepatnya hingga pukul 15.00 WIB, indeks DXY terkoreksi turun sebesar 0,12 persen ke level 101,291.
Besaran persentase pelemahan indeks dollar AS tersebut tercatat jauh lebih dalam apabila dikomparasikan dengan tingkat koreksi pada sesi perdagangan pagi hari yang hanya membukukan angka 0,15 persen.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai bahwasanya tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini jauh lebih dominan dipicu oleh faktor-faktor internal domestik ketimbang tekanan faktor dari kancah global.
Walaupun faktor eksternal global memang turut memberikan kontribusi tekanan terhadap fluktuasi pergerakan rupiah, namun porsi pengaruhnya diestimasi hanya berkisar antara 30 persen hingga 40 persen saja.
Sementara itu, faktor internal domestik justru mendominasi porsi dampak hingga mencapai rentang 60 persen sampai 70 persen.
“Faktor global itu mungkin 30 persen-40 persen, dan faktor domestik mencapai 60 persen-70 persen dari masalah,” ujar Dipo.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa dominasi faktor domestik tersebut kian tampak nyata dari karakteristik pelemahan nilai tukar rupiah yang tercatat sebagai salah satu yang terdalam di kawasan regional Asia.
Bahkan, sejumlah dokumen laporan pemeringkatan menempatkan posisi rupiah sebagai mata uang dengan catatan kinerja terburuk kedua atau ketiga di dalam berbagai indeks mata uang internasional.
Andaikata tekanan pelemahan rupiah lebih banyak dikendalikan oleh faktor global semata, sudah sepatutnya pola pergerakan nilainya berjalan linier seirama dengan mata uang negara-negara tetangga lainnya di kawasan.
Kendati demikian, realitas kondisi yang terjadi justru menunjukkan arah yang berbeda. Sejumlah mata uang regional tetangga seperti ringgit Malaysia, baht Thailand, serta peso Filipina justru telah sukses membukukan tren penguatan, sementara rupiah masih tertahan berkubang dalam tren pelemahan.
Selain itu, Dipo turut menyoroti pergerakan instrumen Credit Default Swap (CDS) Indonesia sebagai indikator krusial yang merefleksikan tingkat persepsi risiko para investor terhadap kapabilitas pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang negaranya.
Indikator CDS ini dapat dianalogikan secara sederhana sebagai besaran premi polis asuransi yang berfungsi memberikan proteksi jaminan apabila suatu negara sewaktu-waktu mengalami risiko kegagalan bayar (default) atas instrumen utangnya.
Makin tinggi nilai skor CDS suatu negara, maka makin besar pula tingkat persepsi risiko yang dipandang oleh para investor terhadap portofolio surat utang negara yang diterbitkan tersebut.
Kenaikan level CDS Indonesia secara implisit merefleksikan adanya eskalasi kekhawatiran di kalangan para investor terhadap tingkat kerentanan risiko aset-aset instrumen keuangan domestik.
Memasuki awal tahun fiskal ini, posisi CDS Indonesia sempat merangkak naik hingga menyentuh kisaran level 70 basis points (bps) dan bahkan sempat pula menembus level titik 100 bps.
Padahal, apabila ditinjau secara indikator fundamental makroekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya masih mencatatkan hasil yang lebih tinggi ketimbang sejumlah negara lain di kawasan sekitarnya, seperti negara Filipina, Malaysia, maupun India.
Ia memandang bahwa kekhawatiran yang melanda para investor serta para pelaku pasar finansial tersebut lebih banyak dipicu oleh faktor kebijakan pemerintah yang dinilai kerap berubah-ubah dan sulit diprediksi arah kepastiannya.
Isu terkait tingginya ketidakpastian arah kebijakan regulasi tersebut terbukti turut menjadi sorotan tajam dan perhatian serius bagi berbagai lembaga pemeringkatan kredit internasional, termasuk di antaranya oleh agensi pemeringkat S&P Global Ratings.
“S&P bilang risiko Indonesia adalah kebijakan yang berubah-ubah, dan itu saya rasa bisa translate di CDS ini,” paparnya.
Di samping faktor ketidakpastian kebijakan regulasi tersebut, Dipo pun menggarisbawahi kinerja struktur neraca perdagangan Indonesia yang mulai memperlihatkan indikasi tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.
Untuk pertama kalinya semenjak sukses mempertahankan catatan rekor surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut tanpa putus sejak bulan Mei 2020 silam, neraca perdagangan Indonesia akhirnya terperosok mengalami defisit pada bulan Mei 2026 dengan besaran mencapai 1,61 miliar dollar AS.
Defisit neraca perdagangan tersebut terjadi akibat nilai total impor tercatat menembus angka 24,81 miliar dollar AS, sedangkan perolehan total ekspor nasional hanya berada di angka 23,20 miliar dollar AS.
Walaupun demikian, Dipo menegaskan bahwa kondisi tersebut masih belum merefleksikan sinyal terjadinya krisis ekonomi secara menyeluruh.
Menurut pandangannya, kemunculan defisit neraca perdagangan tersebut jauh lebih tepat diposisikan sebagai sinyal instrumen peringatan dini (early warning) bahwasanya bantalan pertahanan eksternal perekonomian Indonesia mulai mengalami penipisan.
Ia menambahkan, eskalasi lonjakan volume impor yang turut dipicu oleh dampak tidak langsung dari ketegangan konflik geopolitik Iran terbukti ikut menyumbang tekanan signifikan terhadap neraca perdagangan.
Walaupun nilai kinerja ekspor nasional juga menunjukkan peningkatan, namun laju kecepatan pertumbuhan volume impor tercatat masih jauh lebih tinggi, sehingga pada akhirnya memicu terjadinya defisit.
