JAKARTA - Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan proyek lima kawasan rendah emisi di Pulau Dewata yang tengah dirancang selaku langkah mendongkrak pariwisata Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Koster dalam keterangannya di Denpasar, Kamis, menguraikan lima kawasan tersebut mencakup Nusa Dua dan Kuta di Badung, Ubud di Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, serta Kepulauan Nusa Penida di Klungkung.
Gubernur menjelaskan, kelima wilayah tersebut diinstruksikan untuk mengadopsi energi hijau lewat pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap bangunan hotel, restoran, vila, perkantoran, hingga hunian warga.
Berikutnya, mengimplementasikan transportasi hijau lewat pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), ekosistem hijau lewat perluasan tutupan lahan demi merawat kelestarian hutan, industri pariwisata lewat pangkasan sampah plastik sekali pakai di area wisata, serta masyarakat hijau dengan mengimbau segenap warga mendongkrak kualitas diri berbasis nilai lokal guna meraih kesejahteraan.
"Kita sudah melakukan pembatasan plastik sekali pakai, menerapkan energi bersih melalui kendaraan listrik dan memanfaatkan PLTS, namun tahun ini harus kita gencarkan lagi,” ujar Koster.
Pemprov Bali meyakini manakala proyek kawasan rendah emisi ini berhasil dilaksanakan, maka sektor pariwisata Bali bakal kian berkualitas.
“Jangan terus menerima PHR, tapi kita harus mempersiapkan konsep bertatanan untuk kemajuan masa depan Bali," ucapnya.
Secara khusus, Gubernur Koster dalam penegasannya menyebut Bali wajib mengendalikan pasokan energinya sendiri, sebab jika tidak dikelola secara cermat, citra pariwisata Bali berisiko terdegradasi.
"Mengapa harus kita kendalikan Bali mandiri energi, karena kabel bawah laut (infrastruktur vital untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi antar pulau, red) itu bisa putus kapan saja, akibat faktor alam dan lainnya, karenanya saya mengajak semua untuk beralih ke PLTS," kata Koster.
Ia juga menandaskan bahwa PLTS tergolong pembangkit listrik ramah lingkungan yang sanggup memproduksi udara bersih, di samping menawarkan efisiensi biaya.
Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat krusial ini patut dieksekusi oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
“Mengapa udara harus bersih? Karena kita hidup menghirup udara, kalau udara ini kotor, maka yang kita hirup itu kotor dan akan menyebabkan kesehatan kita terganggu," ujarnya.
Lebih jauh, kebutuhan pasokan listrik di Bali disebutnya amat vital lantaran apabila seluruh jaringan listrik di Bali beroperasi, pemakaian daya dapat menyentuh sekitar 1.200-an MW dari kapasitas terpasang 1.400 MW, dan pada tahun 2027 beban puncaknya diprediksi melambung melampaui 1.400 MW.
"Jadi kalau ini tidak disiapkan dari sekarang, maka mulai 2027 nyala listrik akan bergilir, kalau menyalanya bergilir kawasan pariwisata di Badung, Denpasar, Gianyar tidak boleh mengalami hal ini," kata Koster.
Sebagai penutup, Koster menginstruksikan Kepala BRIDA Provinsi Bali beserta pemerintah kabupaten/kota terkait guna menggelar pembahasan lanjutan seputar kawasan rendah emisi tersebut.
"Brida harus merumuskan bersama kelompok ahli dan dinas terkait untuk zona rendah emisi ini, petakan wilayahnya yang boleh diperlakukan itu apa dan yang tidak boleh itu apa kemudian harus didorong bangunan hotel, restoran, vila, perkantoran, dan rumah menggunakan PLTS Atap di kawasan tersebut,” tuturnya.