JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menekankan pentingnya perjanjian tertulis antara kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kepala sekolah. Perjanjian ini mengatur batas waktu konsumsi terbaik hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik menegaskan bahwa perjanjian tertulis memastikan makanan dikonsumsi tepat waktu dan tidak dibawa pulang. Hal ini diyakini mampu mengurangi risiko dampak negatif terhadap keamanan pangan.
Pengawasan Bersama Antara SPPG dan Sekolah
Dalam arahan kepada kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Sabtu, 24 Januari 2026, Nanik menyoroti pentingnya pengawasan distribusi MBG. Banyak insiden keamanan pangan di daerah lain disebabkan konsumsi makanan yang melewati batas waktu.
Nanik menambahkan bahwa kepala SPPG harus tepat waktu dalam mendistribusikan MBG ke sekolah. Sementara itu, pihak sekolah bertanggung jawab mengawasi pendistribusian serta waktu dan tempat konsumsinya.
Pengumuman Berkelanjutan Jadi Pendukung Efektivitas Perjanjian
Meski sudah ada perjanjian tertulis, Nanik menyarankan pengumuman secara lisan maupun tulisan tetap dilakukan. Hal ini memastikan informasi tentang waktu dan tempat konsumsi MBG selalu diingat oleh siswa.
Pengumuman dapat ditempel di sekolah, sementara pada kemasan makanan dipasang label waktu konsumsi terbaik. Dengan langkah ini, diharapkan siswa mengonsumsi MBG tepat waktu dan kualitas gizi tetap terjaga.
Label dan Edukasi Sederhana Mempermudah Kepatuhan
Menurut Nanik, label pada makanan harus mencantumkan waktu konsumsi yang direkomendasikan. Alat dan metode pelabelan juga sederhana dan murah sehingga mudah diterapkan di semua sekolah.
Pendekatan ini tidak hanya mempermudah siswa tetapi juga membantu guru dan kepala sekolah mengawasi konsumsi MBG. Langkah sederhana ini dianggap efektif untuk mengurangi risiko makanan tidak dikonsumsi dengan benar.
Manfaat Perjanjian Tertulis bagi Keamanan Pangan
Perjanjian tertulis memungkinkan kedua pihak, SPPG dan sekolah, bertanggung jawab bersama atas pengawasan MBG. Hal ini diharapkan dapat menekan risiko makanan dikonsumsi di luar waktu yang dianjurkan.
Selain itu, tanggung jawab bersama memperkuat koordinasi antara pemerintah dan sekolah. Sistem ini juga memberikan contoh penerapan disiplin dalam pengelolaan program gizi sekolah.
Penerapan Strategi di Banyuwangi Jadi Contoh Nasional
Kepala SPPG di Banyuwangi diminta memastikan distribusi MBG tepat waktu dan mematuhi perjanjian. Sekolah pun berperan aktif mengawasi tempat dan waktu konsumsi.
Dengan pengawasan bersama, diharapkan program MBG berjalan efektif dan aman. Banyuwangi pun bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam implementasi hidangan gizi di sekolah.
Peran Label dan Pengumuman dalam Membentuk Kebiasaan Siswa
Pemasangan label di kemasan makanan menjadi pengingat bagi siswa untuk mengonsumsi MBG pada waktu yang tepat. Pengumuman di sekolah juga menegaskan pesan ini agar tetap diingat oleh seluruh siswa.
Kombinasi perjanjian tertulis, label, dan pengumuman berkelanjutan diharapkan membentuk kebiasaan positif. Siswa terbiasa mengonsumsi makanan bergizi secara tepat waktu setiap hari.
Langkah Praktis untuk Mengurangi Risiko Makanan Tidak Dikonsumsi
Nanik menekankan bahwa penerapan strategi ini sederhana namun efektif. Dengan langkah ini, insiden makanan MBG yang tidak dikonsumsi atau dibawa pulang bisa dikurangi secara signifikan.
Perjanjian tertulis menjadi dasar koordinasi, sementara label dan pengumuman mendukung pelaksanaan di lapangan. Semua pihak terlibat dalam memastikan hidangan MBG mencapai tujuan program gizi sekolah.
Strategi BGN Tingkatkan Kepatuhan Konsumsi MBG
Penerapan perjanjian tertulis, pengumuman berkelanjutan, dan label waktu konsumsi merupakan strategi efektif BGN. Langkah ini memastikan MBG dikonsumsi tepat waktu dan kualitas gizi tetap terjaga.
Melalui koordinasi SPPG dan sekolah, program MBG diharapkan berjalan optimal dan aman bagi semua siswa. Dengan sistem pengawasan yang jelas, keamanan pangan dan kepatuhan konsumsi dapat tercapai.
Ke depannya, model koordinasi ini bisa direplikasi di berbagai daerah. Strategi sederhana namun terstruktur ini menjadi kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
