JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak mengintervensi langsung pengadaan barang pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Menurutnya, pemerintah sebatas mengalokasikan pembayaran cicilan pinjaman bank yang digunakan dalam skema pembiayaan program tersebut.
Keterangan tersebut diutarakan Purbaya saat dimintai konfirmasi mengenai desas-desus anggaran Koperasi Merah Putih, termasuk kabar pengadaan kipas angin yang nilainya disebut-sebut menembus triliunan rupiah.
Saat dikonfirmasi perihal pengadaan kipas angin, Purbaya mengaku belum mengantongi informasi tersebut.
"Kipas? Saya enggak tahu yang... saya enggak tahu. Nanti saya cek," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menyinggung skema pendanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Purbaya menerangkan bahwa tata kelola program berada penuh di bawah naungan Agrinas, sementara pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menanggung pembayaran cicilan pinjaman kepada pihak perbankan.
"Kalau koperasi kan memang itu yang penanggung jawabnya Agrinas. Kami hanya bayar cicilannya saja. Cuma manajemen segala macam di sana," ujarnya.
Sewaktu ditanyakan apakah cicilan tersebut mencakup pembayaran atas pengadaan barang, Purbaya meluruskan bahwa yang dimaksud yakni pemenuhan kewajiban utang kepada bank.
"Bukan, pencicilan utang ke bank setiap tahun," tandas Purbaya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantoro juga sempat memberikan tanggapan terkait isu pengadaan kipas angin untuk Kopdes Merah Putih yang menyedot dana hingga Rp1,8 triliun.
"Soal kipas angin, saya tidak tahu. Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis," kata Ferry dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026).
Tanggapan Menkop menjadi jawaban atas cecaran pertanyaan Mufti Aimah Nurul Anam dari fraksi PDI Perjuangan. Pada momentum tersebut, Mufti mempertanyakan keabsahan anggaran triliunan yang disiapkan untuk pembelian kipas angin.
Menurutnya, pengadaan tersebut tidak diketahui oleh pihak pemerintah, bahkan pihak-pihak terkait enggan memberikan klarifikasi.
"Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun betul tidak Pak?" ujarnya.
Ia pun membandingkan harga produk kipas angin di marketplace yang dianggap sanggup menghemat alokasi anggaran. Mufti turut mendesak Kemenkop untuk menyediakan dasbor perincian pengadaan barang untuk KDMP yang dapat dipantau publik.
Merespons hal tersebut, Menkop Ferry menjelaskan bahwa pihaknya telah mengoperasikan Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) yang menampilkan jajaran barang-barang subsidi milik KDKMP.
Lebih lanjut, di samping polemik pengadaan kipas angin, rapat tersebut turut membahas realisasi alokasi anggaran Kementerian Koperasi tahun 2025 serta progres penyelenggaraan KDKMP dalam mendukung distribusi LPG 3 kg hingga pupuk bersubsidi.
