JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penanganan menyeluruh beserta pencegahan kejadian bencana merupakan prioritas utama dalam Desa Tangguh Bencana (Destana).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto setelah menghadiri Lokakarya Pembelajaran Praktik Baik Destana dan Integrasinya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, menyampaikan bahwa elemen penanganan dan pencegahan sangat krusial guna menekan atau mencegah timbulnya korban jiwa serta kerugian harta benda.
"Di Kota Malang ini dalam rangka memelihara dan meningkatkan forum Desa Tangguh Bencana, kami menyadari penanganan bencana secara keseluruhan dan aspek pencegahan ini menjadi faktor yang sangat penting. Kalau dihitung dari kerugian sangat luar biasa," kata dia.
Suharyanto menerangkan, salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi yakni Jawa Timur.
Merujuk data BNPB, sepanjang periode 2016 sampai 2025 Jawa Timur dilanda 3.893 peristiwa bencana atau menempati peringkat ketiga setelah Jawa Barat dengan 6.692 kejadian dan Jawa Tengah sebanyak 6.504 kejadian.
Di samping ketiga wilayah tersebut, Provinsi Aceh berada di posisi keempat dengan 1.941 kejadian, Kalimantan Selatan 1.747 kejadian, Sumatera Utara 1.652 kejadian, Sulawesi Selatan 1.550 kejadian, Sumatera Barat 1.228 kejadian, Riau 1.197 kejadian, Kalimantan Timur 1.086 kejadian, serta Sumatera Selatan 1.070 kejadian.
Peta risiko bencana nasional mencatat sebanyak 30 provinsi berada pada kategori risiko sedang dan delapan provinsi pada kategori risiko tinggi.
Selanjutnya, terdapat 363 kabupaten dan kota masuk dalam kategori risiko sedang bencana serta 151 kabupaten dan kota terkategori risiko tinggi bencana.
Suharyanto tidak menghendaki Destana sekadar menjelma sebagai forum seremonial belaka yang nihil dampak konkret bagi perlindungan dan keselamatan warga.
Suharyanto menekankan peran Destana mesti dioptimalkan secara nyata dalam mitigasi penanggulangan bencana, utamanya dalam menyampaikan informasi yang akurat bagi publik.
"Harus bisa berfungsi ketika daerahnya atau wilayahnya terancam dengan bencana yang saat ini adalah bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan," ujar dia.
