JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa sektor keuangan syariah nasional kian berkembang ke arah yang lebih positif, seiring diterapkannya beragam arah kebijakan oleh otoritas terkait bersama pemangku kepentingan.
“Sejalan dengan implementasi berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan, industri keuangan syariah nasional terus melangkah ke arah yang lebih baik, tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin meningkat dari sisi kualitas dan daya saing,” kata Friderica dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Ia menyebutkan capaian tersebut mesti dipertahankan untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Adapun fondasi perekonomian Indonesia terus terjaga di tengah fragmentasi perdagangan dunia, pergeseran kebijakan ekonomi global, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik.
Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, menguat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen, sehingga menjadi modal kokoh bagi kemajuan industri keuangan syariah nasional.
Selaras dengan kondisi itu, total aset industri keuangan syariah nasional pada 2025 menyentuh Rp3.131,02 triliun atau naik 8,56 persen (year-on-year/yoy), sekaligus mencatatkan rekor aset tertinggi sepanjang sejarah.
Dari angka tersebut, menurutnya, aset perbankan syariah menyumbang Rp1,067,73 triliun atau tumbuh 8,92 persen (yoy). Sementara itu, total aset pasar modal syariah di luar kapitalisasi saham syariah mencapai Rp1.875,25 triliun alias tumbuh 8,18 persen (yoy).
Di sektor industri keuangan non-bank (IKNB) syariah, aset perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) berada di angka Rp74,27 triliun atau naik 10,59 persen (yoy).
Sedangkan aset sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) menembus Rp124,51 triliun atau tumbuh 10,29 persen (yoy), ujar Friderica.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) menegaskan OJK akan terus mengawal pertumbuhan industri keuangan syariah lewat eksekusi berbagai regulasi, peta jalan sektoral, serta kebijakan penopang daya saing industri.
Menurut Dian, pembentukan KPKS sejak Juni 2025 menjadi wadah strategis dalam mempererat koordinasi antar-pemangku kepentingan, mempercepat aliran informasi, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terpadu.
Kolaborasi tersebut diharapkan sanggup menguatkan daya saing industri keuangan syariah, merawat stabilitas sektor jasa keuangan, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
OJK telah merilis Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2025 sebagai acuan strategis yang menggambarkan ketahanan, daya saing, serta arah pemajuan industri keuangan syariah nasional demi mendukung percepatan ekonomi yang berkelanjutan.
Laporan bertema “Penguatan Daya Saing Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional” ini, menurut OJK, merupakan bentuk komitmen otoritas untuk memperkokoh ekosistem keuangan syariah lewat kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sebagai terbitan rutin tahunan, LPKSI menyajikan informasi lengkap seputar dinamika, tantangan, peluang, hingga arah kebijakan pengembangan industri keuangan syariah di tanah air.
Laporan ini diharapkan menjadi rujukan bagi regulator, pelaku industri, kalangan akademisi, investor, serta masyarakat dalam memahami capaian dan prospek industri keuangan syariah nasional.
OJK bakal terus memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan demi mempercepat pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus menyokong terwujudnya Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.
