JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk secara terbuka mengakui anak usahanya, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), tengah menghadapi tekanan likuiditas. Kondisi sulit ini tentunya berdampak pada keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek apartemen berkonsep Transit Oriented Development (TOD) atau LRT City.
Dengan arus kas perusahaan yang sampai negatif, membuat proses serah terima unit kepada konsumen ikut tertunda.
Manajemen Adhi Karya pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pembeli yang hingga kini belum menerima unit yang telah mereka pesan.
"ADCP menyampaikan permohonan maaf kepada para konsumen atas keterlambatan penyelesaian kewajiban serah terima unit. Saat ini, ADCP menghadapi tantangan likuiditas yang berdampak pada penyelesaian proyek," kata Rozi Sparta, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (4/8/2026).
Kendala Pembangunan LRT City
Rozi yang juga merangkap Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko Adhi Karya ini menjelaskan, ADCP juga menghadapi beberapa kendala penyelesaian apartemen LRT City.
Dalam pembangunan hunian vertikal berkonsep TOD, ADCP diharuskan membangun sarana dan prasarana pendukung di lahan sekitar titik pemberhentian transportasi publik.
"(Konsep TOD) mengharuskan korporasi untuk menyediakan kawasan lahan disekitar area stasiun transportasi umum: Commuter Line, LRT, dan BRT termasuk menyediakan fasilitas infrastruktur pendukung," beber Rozi.
Saat perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, lanjut Rozi, kondisi serba sulit ini semakin diperparah dengan masih lesunya bisnis properti. Kusutnya penjualan ini berimbas pada pemasukan kas ADCP.
"Kondisi pasar properti dalam beberapa tahun terakhir yang belum sepenuhnya pulih turut mempengaruhi tingkat penjualan produk, sehingga berdampak pada penerimaan kas dan kemampuan pendanaan penyelesaian proyek," terang dia.
Disampaikan Rozi, Adhi Karya selaku induk perusahaan ADCP menawarkan dua solusi bagi konsumen LRT City.
Solusi pertama yang ditawarkan Adhi Karya yakni relokasi unit ke lokasi apartemen LRT City lainnya yang sudah siap huni. Kedua, konsumen bisa mengajukan skema pinjam pakai dari unit-unit yang sudah tersedia.
"Sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi hak konsumen, ADCP telah menawarkan beberapa alternatif penyelesaian, antara lain relokasi unit maupun skema pinjam pakai sementara pada unit ready stock yang tersedia," jelas Rozi.
Kelola 13 proyek TOD
Sebagai informasi saja, ADCP merupakan anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang bergerak di bidang pengembangan properti dengan konsep Transit Oriented Development.
Hingga saat ini, perusahaan memiliki 13 proyek yang terdiri dari enam proyek yang telah selesai dan beroperasi, yakni empat apartemen, satu kawasan hunian tapak (landed), serta satu gedung perkantoran. Sementara itu, tujuh proyek lainnya masih berada dalam tahap pembangunan.
Secara keseluruhan, ADCP mengembangkan 9.839 unit hunian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.392 unit telah berhasil dipasarkan. Sementara itu, sebanyak 2.575 unit telah diserahterimakan kepada konsumen.
Untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan apartemen, perusahaan juga mulai memperkuat sumber pendapatan berulang (recurring income) melalui pengembangan aset komersial.
Sejumlah aset yang telah beroperasi antara lain gedung perkantoran Office MTH 27 di Jakarta Timur dengan luas 12.546 meter persegi, serta kawasan komersial di beberapa proyek TOD seperti Cisauk Point, Eastern Green, dan MTH 27.
Melalui diversifikasi tersebut, ADCP berharap dapat memperkuat kinerja usaha sekaligus mendukung keberlanjutan penyelesaian proyek-proyek yang masih berjalan di tengah tekanan likuiditas yang dihadapi perusahaan.
Upaya Menyelamatkan LRT City
Sementara itu Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengaku belum menerima informasi lengkap terkait persoalan LRT City dan akan mengeceknya lebih lanjut.
"Belum. Ya, nanti saya cek," ujarnya.
Meski belum memberikan penjelasan khusus mengenai proyek LRT City, Dony memaparkan bahwa Danantara saat ini tengah fokus membenahi kondisi perusahaan-perusahaan properti BUMN yang sebelumnya menghadapi berbagai persoalan keuangan dan proyek.
Menurut dia, langkah pertama yang dilakukan adalah menyehatkan kondisi perusahaan, termasuk melakukan penyesuaian nilai aset (impairment) untuk mengetahui nilai riil aset yang dimiliki masing-masing perusahaan.
"Nanti setelah kami sehatkan semua, kami lihat berapa total inventory yang kami punya. Nah, dari total inventory (iventarisasi) inilah yang nanti akan kami lakukan pemasaran sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh inventory yang dimiliki oleh properti BUMN," ujar Dony.
Dia menjelaskan, seluruh persediaan properti BUMN nantinya akan dikonsolidasikan agar tidak lagi dikelola secara terpisah oleh masing-masing perusahaan. Dony menilai, pola pengembangan yang selama ini dilakukan secara sendiri-sendiri menyebabkan proyek-proyek BUMN tidak berjalan optimal.
"Kami konsolidasikan. Tadinya terpisah-pisah. Di satu lokasi bisa ada tiga perusahaan properti kami. Tiga-tiganya tidak optimal. Setelah kami rapikan, seluruh inventory itu akan dipasarkan bersama," katanya.
Selain mengonsolidasikan aset, Danantara juga menyiapkan skema pembiayaan bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memudahkan masyarakat membeli rumah maupun apartemen milik BUMN.
"Nanti seluruh Himbara membuat produk pembiayaan yang lebih murah, yang lebih memungkinkan masyarakat memiliki kredit perumahan yang dikombinasikan dengan properti BUMN," ujar Dony.
