JAKARTA — Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai harus dijadikan program nasional supaya target rampung dalam tiga tahun bisa terealisasi.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, memandang skala proyek PLTS 100 GW terlampau besar jika sekadar ditangani sebagai program kementerian. 

Pemerintah, menurut dia, wajib mengadopsi skema lintas sektor layaknya misi nasional melalui koordinasi utuh antarlembaga dan kementerian.

Fabby memberikan gambaran bahwa pelaksanaan program nasional ini dapat meneladani Program Apollo di Amerika Serikat. Pada misi tersebut, pemerintah AS menyiapkan keseluruhan ekosistem pendukung untuk menerbangkan manusia ke bulan.

"Indonesia juga perlu pendekatan seperti itu untuk membangun 100 GW PLTS," ujarnya dalam Media Briefing IESR di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Dia menerangkan, target mewujudkan 100 GW PLTS dalam kurun tiga tahun bermakna Indonesia wajib menambahkan sekitar 33 GW saban tahun. Angka ini amat jauh melampaui raihan saat ini, mengingat keseluruhan kapasitas PLTS nasional baru menyentuh angka sekitar 1,5 GW.

Di samping menopang transisi energi, Fabby menganggap proyek ini berpeluang menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dia mengalkulasikan kebutuhan investasi untuk pembangunan PLTS beserta sistem penyimpanan baterainya dapat menembus sekitar US$100 miliar hingga US$200 miliar.

Angka investasi tersebut dipandang sanggup menggenjot investasi nasional sekaligus mengawal target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah lewat pembukaan lapangan kerja serta aktivitas industri baru.

Kendati demikian, Fabby memberikan peringatan bahwa percepatan pembangunan PLTS memerlukan pembenahan besar pada proses pengembangan proyek. 

Saat ini, satu proyek PLTS rata-rata memerlukan waktu sekitar empat sampai lima tahun dari fase perencanaan hingga masuk tahap beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD).

"Kalau targetnya 100 GW selesai dalam dua sampai tiga tahun, seluruh proses yang selama ini membuat proyek berjalan lama harus dipangkas dan dipercepat," katanya.

Lantaran hal tersebut, dia berharap Peraturan Presiden (Perpres) terkait program 100 GW PLTS yang sedang dirancang pemerintah tak cuma berfungsi sebagai payung hukum, melainkan mampu memotong berbagai rintangan implementasi agar proyek dapat bergulir sesuai target.